Apa yang Membuat Komisi Disiplin PSSI Begitu Dibenci?

0
138

Pekan-pekan belakangan barangkali menjadi yang terberat bagi para wakil Tuhan di Komisi Disiplin PSSI. Saat mereka mengeluarkan putusan bahwa Persib Bandung harus menggelar laga kandang di luar Jawa sepanjang sisa musim ini dan tanpa penonton pada musim depan, publik meresponnya dengan memviralkan tagar #Seruikeun. Tagar ini hanya dapat dibaca sebagai wujud protes publik atas putusan komdis yang dinilai tak masuk akal. Sebagai akibatnya, kebencian terhadap PSSI memuncak, sehingga tatkala timnas senior akan menjamu Myanmar pekan lalu, tagar #TimnasDay yang biasanya muncul di hari pertandingan malah tergantikan oleh tagar #MyanmarDay.

Lantas, apa saja yang dirasa membuat Komisi Disiplin PSSI begitu dibenci?

Pertama, kecurigaan terjadinya konflik kepentingan karena sejumlah petinggi PSSI merupakan pemilik klub. Sebagai akibatnya, hukuman yang bernada tebang pilih kerap terjadi. Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi adalah ketua dewan Pembina PSMS Medan, wakil ketua Joko Driyono ialah pemilik saham mayoritas Persija Jakarta, wakil ketua lainnya Iwan Budianto juga tercatat sebagai CEO Arema FC, ada pun pemilik Persib Glenn Sugita menjabat sebagai komisaris utama PT Liga Indonesia Baru. Dalam kasus tertentu, hukuman untuk klub-klub yang mempunyai “relasi” di PSSI amat mungkin mendapat keringanan.

Kedua, tidak ada transparansi dalam setiap putusan Komdis. Tiap kali Komdis menjatuhkan hukuman, mereka tidak menjelaskan argumentasi, pertimbangan hukuman, atau rincian bukti-bukti pendukung. Ini pula yang membuat publik tidak mengerti mengapa hukuman klub bisa berbeda meski jenis pelanggarannya sama. Meskipun seluruh draft hukuman ditampilkan di website dan dapat diakses semua orang, kita tidak pernah bisa mengakses berkas-berkas siding, bahkan meskipun Anda adalah terdakwa persidangan.

Ketiga, kekonyolan bunyi hukuman. Komdis PSSI sempat menghilangkan kata “harus di Kalimantan” dalam hukuman yang ditimpakan ke Persib Bandung. Fandry Imbiri juga disebut “melanggar fair play” dalam hukuman yang diterimanya, sesuatu yang sangat abstrak. Demikian pula yang dialami Sandi Darma Sute yang dihukum karena “dengan sengaja menjatuhkan lawan”, padahal sepak bola memang mengizinkan demikian. Bila Komdis PSSI memang diisii orang-orang berkompeten, seharusnya permasalahan redaksional seperti di atas tidak perlu terjadi. Bahasa hukum dan bahasa sepak bola harus menyatu, dan sejauh ini, kita belum melihatnya dalam website Komdis PSSI.

Bila melihat jenis hukuman terkini, memang terlihat Komdis PSSI berupaya lebih tegas dalam mematok hukuman. Akan tetapi, bila sanksi tersebut ternyata dipatok berbeda untuk tiap klub padahal tiap klub seharusnya sama di depan hukum, maka mereka tak bisa dikatakan sedang melangkah maju. Kalau sudah berupaya tegas, maka langkah selanjutnya ialah: tidak tebang pilih dan tetap konsisten apa pun kasusnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here